PKI Hendak Mecelakai Pimpinan Dayah Berikut Penjelasan Abuna Muchlis

Abuna Muchlis Abdullah, Pimpinan Dayah Mulia, Blang Bintang

Namarahet.com, Banda Aceh - Public Relations Forum Alumni Dayah Ulee Titi, Abuna Muchlis, mengatakan informasi seorang PKI hendak mencelakai Abu Athaillah Ishaq Al-Amiry yang tersebar jejaring media sosial sepanjang Februari 2018 adalah hoax, tidak benar.

Menurut Abuna, memang ada orang yang ingin berjumpa dengan Abu, karena ketidakjelasan tujuannya pihak keamanan Dayah tidah memberi izin kepada laki-laki tersebut. Ia juga tidak membawa senjata tajam, apalagi palu arit--senjata PKI. Sangat disayangkan pemberitaan terkait seseorang membawa benda tajam masuk ke Dayah ulee Titi tersebut terlalu berlebihan.

“Kami dari Forum Alumni Yayasan Dayah Ulee Titi sangat menyayangkan atas informasi keliru yang sedang marak tersebar di media sosial,” kata Abuna kepada namarahet.com, Kamis, 15 Februari 2018.

Abuna Muchlis juga menambah, Di era jaman now, seharusnya masyarakat lebih bijak dalam menanggapai berita. Jangan asal share tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu.

Kepada alumni dayah, Abu Muchlis menegaskan, “Alumni dayah tidak boleh kebakaran jenggot dalam menanggapi berita. Karena di pondok pasantren, khususnya dayah tradisional telah diajarkan tentang cara menanggapi sebuah informasi. Setiap kabar, dalam konsep ilmu mantiq ditegaskan memiliki dua sifat, yaitu yahtamilus shidqa awil kizba (bisa mengandung unsur kebenaran atau kebohongan). Seyogiyanya bagi kita untuk jauh lebih bijak menanggapi isu-isu yang berkembang melebihi standarisasi masyarakat awam.

“Mari kita menjaga Ulama tanpa menyebarluaskan informasi yang meresahkan umat,” pungkas Abuna Muchlis, pimpinan Dayah Mulia, Blang Bintang, Aceh Besar.

"Kepada seluruh santri dan staf pengajar di bawah panji dayah saya menghimbau untuk selalu memperketat keamanan dayah--tempat keberadaannya masing-masing," tutupnya kepada namarahet.com 15/02/08

Kesalahan Pemberitaan Media, Mahasiswa Ini Terancam Dicabut Beasiswa

Banda Aceh - Zikrillah Syahrul, mahasiswa asal Aceh Utara, Aceh, yang sedang menempuh studi magister di Jamiah Dual Arabi University Mesir, terancam dicabut beasiswanya oleh Pemerintah Aceh melalui Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh. Pencabutan beasiswa ini akibat dari kesalahan pemberitaan media terhadapnya.

Zikrillah Syahrul, Mahasiwa Studi Magiister di Jamiah Dual Arabi University Mesir 

Pemberitaan tersebut menyangkut peristiwa deportasi dirinya dari Mesir ke Aceh pada Selasa, 2 Januari 2018. Dalam sejumlah pemberitaan di media lokal, nasional, dan Internasional, disebutkan bahwa Zikrillah dideportasi karena menyelundupkan senjata tajam ke Mesir.

Namun, kejadian yang dialami Zikrillah sangat berbeda dengan apa yang diberitakan oleh media. Awal mulanya, pada 29 Desember 2017, Zikrillah berangkat ke Kairo, Mesir. Tiba di Bandara Kairo, ia ditahan petugas Badan Otoritas Bandara Kairo kerena ketahuan membawa mastercard knife (pisau lipat kecil) sebanyak 19 unit.

Zikrillah kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Heliopolis, Kairo. Ia dikenakan pasal penyelundupan barang terlarang ke wilayah Mesir. Dalam pengadilan, ia tidak terbukti melakukan tuduhan tersebut.

Karena selama persidangan, Zikrillah mengatakan pisau lipat itu milik Fahri, mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar. Fahri menitipkan pisau lipat yang dibelinya di Surabaya, itu kepada Zikrillah. Kebetulan Zikrillah akan berangkat ke Kairo. KBRI Kairo juga telah memanggil Fahri dan dia membenarkan kepemilikan pisau lipat itu miliknya. Kepada KBRI, Fahri berjanji tidak mengulanginya.

Setelah menempuh jalur pengadilan dan tidak terbukti bersalah, Zikrillah dinyatakan bebas. Ternyata masa izin tinggal Zikrillah di Mesir juga telah habis. Sehingga Zikrillah tetap tidak diperbolehkan memasuki Mesir. Dia harus memperpanjang masa tinggalnya di Mesir, baru diperbolehkan masuk ke negara tersebut.

Untuk memperpanjang izin tinggal di Mesir, Zikrillah sebenarnya tidak perlu pulang ke Indonesia. Dikarenakan proses pengurusan visa di Mesir terkenal lama dan membutuhkan waktu sekitar sebulan, Zikrillah memilih pulang kampung sembari membesuk keluarganya. Setelah itu, dia pun memilih untuk dideportasi ke Indonesia.

Usai dideportasi, ia diperbolehkan kembali ke Mesir setelah mengajukan permohonan tinggal di Mesir seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Namun, pemberitaan di media malah sebaliknya. Banyak media menganggap bahwa dia dideportasi dengan tuduhan menyelundupkan benda tajam.

Alumni Pendidikan Bahasa Arab, UIN-Ar-Raniry Banda Aceh ini, menilai pemberitaan media kepadanya seperti upaya pembunuhan karakter. Sehingga, kini beasiswanya pun ikut terancam dicabut oleh LPSDM.

"Saya sangat kecewa terhadap ketergesa-gesaan awak media dalam memuat berita, baik media cetak maupun online. Karena tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu kepada saya terkait kasus tersebut, mereka telah mencemarkan nama baik saya," kata Zikrillah, Selasa, 9 Januari 2017.

"Tak benar bahwa saya dideportasi karena saya menyelundupkan senjata tajam. Berita yang memuat saya dideportasi karena senjata tajam sudah merugikan nama baik saya dan mahasiswa Aceh yang sedang kuliah di Mesir," lanjutnya.

Rif'at Zaki, konsultan Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) Mesir, turut mendampingi Zikrillah bersama KBRI Kairo. Dia menyangkal tuduhan deportasi Zikrillah Syahrul karena menyelundupkan benda tajam  ke Mesir.

"Pengadilan Mesir telah memutuskan Zikrillah tidak bersalah. Dia bebas dari segala tuduhan. Namun, musibahnya ia pun kehabisan visa setelah beberapa hari  melewati proses persidangan. Kita sangat menyayangkan media memuat berita yang kurang akurat yang merugikan korban dan mahasiswa Aceh secara umum yang sedang kuliah di Mesir," kata Rif'at Zaki.

Padahal sebelum mendarat di Mesir, Zikrillah lebih dulu transit di Abu Dhabi. Tetapi, di sana tidak ada permasalahan terkait dengan pisau lipat yang ada di dalam bawaan beliau.

Selama proses persidangan berlangsung, zikrillah sudah menghabiskan uang sebanyak 8.000 Le atau setara Rp. 6 juta rupiah.

Zikrillah mengatakan, nominal uang yang telah habis selama proses tersebut bukan jumlah yang sedikit bagi mahasiswa yang sedang menempuh semester akhir

BNN Tes Urine Anggota DPR Aceh

Banjir dan Longsor Landa Pesisir Selatan

Ilustrasi banjir.

NAMARAHET.COM, PAINAN | Banjir dan longsor melanda Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akibat hujan deras yang mengguyur kawasan itu sejak Senin siang.

"Banjir di Nagari (Desa Adat) Lakitan Tengah dan berdampak kepada 800 kepala keluarga. Hal tersebut telah kami sampaikan ke instansi terkait," kata Camat Lengayang Mulyadi ketika meninjau lokasi banjir.

Sementara di Nagari Kambang Timur terjadi longsor pada tiga titik sehingga ruas jalan antarnagari tertutup material longsor.

Berkat kerja sama masyarakat dan aparatur pemerintah setempat material longsor bisa dibersihkan dan jalan tersebut bisa kembali dilalui kendaraan.

"Itu laporan sementara yang kami terima dan sejauh ini warga kami masih baik," katanya.

Wali Nagari Lakitan Tengah Irwandi menyebutkan banjir melanda nagari yang pimpinnya sejak pukul 17.30 WIB. Menurutnya ketinggian banjir bervariasi dan yang terdalam mencapai 1,5 meter.

"Melalui kepala kampung kami telah meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan sehingga risiko akibat banjir bisa diminimalkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan Prinurdin menyatakan masih mendata masyarakat terdampak banjir di daerah itu.

"Tim telah kami turunkan, tetapi kami belum mendapatkan data pasti," katanya lagi.

Sumber : antaranews.com

Ada Kebakaran di Hotel Mekah, PPIH: Bukan Tempat Jemaah Kita

Jamaah haji Indonesia tiba di bandara Madinah. Foto oleh detik.com

NAMARAHET.COM, MADINAH | Kebakaran kecil terjadi di sebuah hotel di Mekah. Khawatir berimbas ke jemaah Indonesia, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi pun mengecek. Hasilnya, jemaah Indonesia aman.

"Bukan di hotel tempat jemaah kita menginap, tapi jemaah Turki," kata Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Mekah, Nasrullah Jasam, kepada tim Media Center Haji (MCH), Senin (21/8/2018) sore Waktu Arab Saudi.

Nasrullah menjelaskan, berdasarkan pengecekan lapangan, kebakaran kecil terjadi di Hotel 608 atau tepatnya di Rawabi Mina Hotel Syisyah Raudhah. Insiden dapat ditangani dengan cepat. Jemaah Indonesia yang berada di sekitar lokasi dan berbeda hotel tidak perlu dievakuasi.

Kebakaran terjadi karena jemaah membuang puntung rokok di kardus berisi sampah dan kain ihram di tangga darurat. Sempat ada percikan api, tapi segera bisa dipadamkan.

"Jadi sekali lagi, jemaah Indonesia aman. Bukan di hotel kita, tapi negara lain," tegas Nasrullah yang juga Kepala Subdirektorat Akomodasi Haji Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag ini.

Saat ini lebih dari 170 ribu jemaah haji Indonesia berada di Mekah. Gelombang kedatangan via Jeddah terus berlanjut hingga Sabtu, 26 Agustus. Para jemaah menempati hotel dan pemondokan di sekitar Masjidil Haram. Terjauh berada pada jarak 4,4 kilometer dari Masjidil Haram.

Sumber : detik.com

Benteng Peninggalan Kolonial Belanda di Ternate Runtuh

Buntut Insiden Bendera Terbalik, 27 Situs Malaysia Diretas

Tampilan situs Malaysia yang telah diretas. Foto diambil dari screenshot http://aziziali.com

NAMARAHET.COM, JAKARTA | Meski Malaysia telah meminta maaf atas kesalahan cetak bendera Indonesia di buku Panduan Pembukaan SEA Games 2017, namun tak semua pihak sepertinya menerima pemintaan maaf tersebut.

Ini bisa dilihat dari serangan terhadap 27 situs Malaysia yang diduga dilakukan oleh hacker asal Indonesia. Mereka, menurut harian Malaysia The Star, mengubah tampilan (deface) ke-27 situs tersebut.

Dalam laman yang diretas tersebut, peretas menuliskan pesan “Bendera negaraku bukanlah mainan”. Tak hanya mengubah tampilan, ada pula beberapa situs Malaysia yang dipindah alamatnya sehingga tidak bisa diakses.

Para peretas yang menamakan diri sebagai KidsZonk ExtremeCrew itu juga memutar lagu nasional 'Tanah Air Beta' di situs-situs yang mereka retas.

Berikut daftar situs Malaysia yang diretas:

http://2017investorsguide.com

http://aziziali.com

http://aziziali.my

http://aziziali.net

http://beahappymillionaire.com

http://beliemas.com.my

http://belisuratpajak.com

http://belowmarketvalue.properties

http://bonda.com.my

http://cashflowprinciple.com

http://gosipadan.com

http://innercircle.com.my

http://innercircle.my

http://kolejjutawan.com

http://kualalumpurmalaysia.com

http://lawyerhartanah.com

http://masauntukemas.com

http://mesinwang.com

http://millionairesguidetogreatness.com

http://money101mastery.com

http://pakejumrah.com.my

http://pelaburanhartanah.com

http://pendapatanpasifseumurhidup.com

http://rahsiaemas.com

http://rahsiasuratpajak.com

http://retirerich.guru

http://rezekiberniaga.com

Sampai Senin malam pukul 19:15 WIB ini, sejumlah situs tersebut masih belum bisa diakses.

Sumber : rappler.com

Produksi Tangkapan Laut Melonjak Drastis

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau coldstorage di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna Kepulauan Riau(KKP/DIDIK HERIANTO). Foto oleh kompas.com

NAMARAHET.COM, JAKARTA | Produksi perikanan tangkap laut nasional melonjak drastis selama semester I 2017.

Selama periode tersebut, hasil tangkapan laut mencapai 3,35 juta ton, naik 11,3 persen dibandingkan periode sama tahun 2016 yang sebesar 3,01 juta ton, berdasarkan data dari Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pertumbuhan produksi tangkapan laut sebesar 11,3 persen merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hasil tangkapan laut meliputi antara lain berbagai jenis ikan, udang, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi.

Lonjakan produksi tangkapan laut mendorong Produksi Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan atas harga berlaku tumbuh 11 persen dari Rp 152,91 triliun pada semester I 2016 menjadi 169,76 triliun pada semester I 2017, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun berdasarkan PDB harga konstan, sektor perikanan tumbuh 6,8 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Senin (21/8/2017) di Jakarta mengatakan, lonjakan tangkapan laut nasional merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang konsisten memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan (illegal, unreported, unregulated/IUU fishing) sejak akhir 2014.

Kebijakan tersebut telah mengurangi secara drastis pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal asing. Selain pengawasan yang diperketat, ketegasan pemerintah menenggelamkan kapal asing pencuri ikan telah membuat kapal-kapal ikan asing jera mencuri ikan dari perairan Indonesia.

Kebijakan pemberantasan IUU fishing juga diimplementasikan dengan pencabutan izin kapal-kapal eks asing dan larangan alih muat (transshipment) ikan di tengah laut.

Kapal eks asing merupakan kapal ikan yang awalnya berbendera asing yang kemudian dinasionalisasi menjadi berbendera Indonesia. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan Satuan Tugas (satgas) 115, ribuan kapal eks asing terbukti melakukan pelanggaran mulai dari penggunaan alat tangkap yang dilarang, penggandaan izin hingga penyelundupan.

“Saat illegal fishing masih marak, produksi perikanan tangkap laut Indonesia sebenarnya juga banyak. Tapi semuanya tidak tercatat. Ikan yang ditangkap langsung dibawa ke luar negeri. Selain itu, nelayan-nelayan nasional terpinggirkan, tak mampu bersaing sehingga hasil tangkapannya sangat minim. Akhirnya yang tercatat hanya tangkapan nelayan-nelayan nasional yang minim itu,” kata Susi.

Kondisi itulah yang menjelaskan, sebelum pemberantasan illegal fishing, produksi perikanan tangkap tidak terlalu besar dan pertumbuhannya amat lambat.

Pada 2013 misalnya, produksi tangkapan laut sebesar 5,71 juta ton, naik hanya 5 persen dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 5,44 juta ton.

Adapun untuk tahun 2017, hasil tangkapan diperkirakan mencapai 6,8 juta ton mengingat dalam setengah tahun, produksinya sudah mencapai 3,35 juta ton.

"Setelah ribuan kapal asing dan eks asing hilang dari perairan Indonesia, tangkapan nelayan nasional meningkat. Ikan kini melimpah sehingga nelayan tak harus susah payah menangkap ikan hingga ke tengah laut seperti dulu," kata Susi.

Susi mengatakan, meningkatnya produksi tangkapan laut yang tercatat dari nelayan-nelayan nasional akan menguntungkan keuangan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PNBP KKP pada 2016  mencapai Rp 462 miliar, tertinggi dalam sejarah. Seiring hasil tangkapan laut yang melonjak, PNBP KKP pada 2017 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.

Penerimaan pajak dari sektor perikanan pun diperkirakan akan meningkat. Pada semester I 2016, penerimaan pajak penghasilan (PPh) sektor perikanan mencapai Rp 216,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun 2015 yang sebesar Rp Rp 210,6 miliar.

“Pemberantasan IUU fishing tidak hanya menguntungkan negara dari segi penerimaan pajak dan PNBP, tapi juga menyelamatkan uang negara triliunan rupiah dari bbm bersubsidi yang banyak dipakai kapal illegal fishing,” ujar Susi.

Stok ikan lestari

Menurut Susi, tangkapan hasil laut dapat terus ditingkatkan mengingat saat ini stok tangkapan ikan lestari (maximum suistainable yield/MSY) perairan Indonesia mencapai 12,54 juta ton.

“Dengan catatan, kelestarian harus terus dijaga. Penangkapan berlebih (overfishing), penggunaan alat tangkap yang dilarang,  dan penangkapan yang merusak menggunakan bom atau sianida harus ditinggalkan,” katanya.

Sumber : kompas.com

Saat Ribuan WNI Ingin Menjadi Warga Malaysia

Massa dari ormas Laskar Merah Putih melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta, Senin (21/08), Mereka menuntut pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada Indonesia terkait bendera Indonesia yang tercetak terbalik di buku suvenir pembukaan Sea Games 2017. Foto oleh tirto.id/Andrey Gromico

NAMARAHET.COM, JAKARTA | Fenomena Warga Negara Indonesia (WNI) pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia bukan hal baru. Meskipun sentimen masyarakat Indonesia terhadap Negeri Petronas kerap negatif dan berujung perundungan massal lewat tagar #ShameOnYouMalaysia, termasuk dalam kasus terbaliknya bendera Indonesia dua hari lalu, Indonesia masih menjadi salah satu negara penyumbang penduduk terbesar di Malaysia.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri  Ahmad Zahid Hamidi mengatakan sebanyak 688.776 orang telah diberikan kewarganegaraan Malaysia sejak negera itu merdeka tahun 1957 hingga Januari 2016. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38.024 orang berasal dari Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai “penyumbang” penduduk hasil naturalisasi nomer dua terbanyak di Malaysia. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi yang pertama dengan "menyumbang" 69.904 orang. Sedangkan posisi India berada persis di bawah Indonesia dengan 19.301 orang.

Angka ini sebenarnya tidak mengherankan. Hampir 18 tahun lalu, Datuk Wira Abu Seman, yang kala itu menjabat sebagai Deputi Menteri Dalam Negeri Malaysia mengatakan dalam kurun 2005-2009 terakhir ada lebih dari tiga ribu WNI yang mengajukan diri sebagai warga negara Malaysia. Jika dirata-rata, berarti ada sekitar 600 WNI per tahun yang ingin hijrah kewarganegaraan ke Negeri Jiran.

Abu Seman juga menegaskan sebanyak 11.770 warga negara asing memohon status kewarganegaraan Malaysia dari 2005 hingga September 2009. Indonesia menduduki posisi tertinggi  dengan jumlah pemohon sebanyak 3.405 orang. Sementara itu, Kamboja berada di posisi kedua dengan 1.115 pemohon. Enam pemohon terbesar selanjutnya diisi oleh warga RRT (501 pemohon), India (494 pemohon), Filipina (461 pemohon), Thailand (392 pemohon).

Jumlah tersebut pun dapat bertambah jika puluhan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia diikutsertakan dalam perhitungan. Sepanjang 2016, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat ada 87.616 TKI yang ditempatkan di Malaysia. Angka ini mengisi 37,37 persen dari total 234.451 TKI yang ditempatkan di seluruh dunia sepanjang tahun 2016.

Tahun 2012 Indonesia mengirim 134.023 TKI. Tahun berikutnya, jumlah pengiriman menjadi 150.236 orang. Selanjutnya, jumlah pengiriman TKI ke Malaysia terus mengalami penurunan, dari 127.827 orang pada 2014 sampai 97.635 orang pada 2015. Terakhir, pada 2016, Indonesia "hanya" mengirim 87.616 TKI. Meski mengalami penurunan, Indonesia masih menjadi  pengirim tenaga kerja asing terbanyak ke Malaysia.

Tertarik Pesona Negeri Tetangga

Faktor ekonomi dan jarak menjadi penyebab WNI beralih menjadi warga negara Malaysia. Contoh paling kentara bisa disaksikan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pada 2014, Pagalu (saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Samunti, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan) mengatakan sebanyak 20 dari keseluruhan 85 kepala keluarga (KK) di desanya memilih bermukim di Kinabalu, Sabah, Malaysia. Alasannya, akses ekonomi dan pendidikan amat sulit diperoleh di Samunti.

“Dari 20 KK tersebut,” lanjut Pagalu, seperti dilansir dari Antara, “Sebagian besar telah menjadi warga negara Malaysia dan sebagian lagi masih menjadi pendatang ilegal namun telah memiliki pekerjaan tetap di Malaysia.”

Selain itu, Pagalu juga menyebutkan alasan perpindahan warganya tersebut lantaran pemerintah Malaysia menyediakan fasilitas, mulai tempat tinggal, sarana telekomunikasi dan listrik, yang tidak disediakan pemerintah Indonesia.

Saat Pagalu memberikan keterangan, hanya tersisa 10 KK yang tinggal di Desa Samunti. Mereka yang sudah hijrah hanya kembali ke desa jika ada pesta pernikahan. Butuh waktu dua hari, dengan biaya Rp 600 ribu, untuk menumpang perahu motor untuk kembali ke desa asal.

Keluhan serupa pernah disampaikan Juni, yang pada 2014 menjabat sebagai Kepala Desa Sumantipal, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Saat ini mungkin sudah ada 627 kepala keluarga yang berasal dari desanya bekerja dan berdomisili di Sabah,” ujar Juni, dilansir dari Antara, “Bukan karena mendapat iming-iming tunjangan per bulan 500 ringgit dari Pemerintah Malaysia alasan warga kami pindah, namun lebih disebabkan karena kondisi desa kami sangat terisolasi."

Menikmati Fasilitas Malaysia 

Tidak hanya itu, ketertarikan pada beragam fasilitas yang dapat dinikmati ketika menjadi warga negara Malaysia juga menjadi alasan. Tidak heran jika sejumlah warga memiliki dua kartu identitas: Kartu Tanda Penduduk Indonesia dan Identity Card (IC) Malaysia.

Dengan memiliki Identity Card (IC) Malaysia, memang seseorang punya hak mendapatkan Bantuan Rakyat Malaysia (BRM) sekitar 600 Ringgit Malaysia (sekitar Rp 1.920.000) bagi lansia dan 800 Ringgit Malaysia (sekitar Rp 3.200.000) bagi warga usia sekolah. Ketertarikan pada beragam fasilitas ini lah yang disinyalir menjadi alasan sejumlah warga yang memiliki dua kartu identitas: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan IC Malaysia.

Perkara kartu identitas tidak berhenti di situ. Datuk Balam, yang pada 2014 menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, pernah mengakui masih banyak penduduk di wilayah itu yang belum memiliki KTP atau belum merekam diri untuk mendapatkan KTP-elektronik. Pasalnya, banyak di antara mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK) karena terlalu lama menjadi TKI di Sabah, Malaysia.

"Memang jadi masalah, bekas TKI sulit mendapatkan surat pindah karena telah lama meninggalkan daerah asalnya bekerja di Malaysia. Sementara yang berhak mendapatkan KTP (e-KTP) harus terdaftar sebagai penduduk Indonesia melalui NIK tadi," ujar Datuk Balam kepada Antara.

Dengan memiliki IC Malaysia, seseorang bisa mendapatkan banyak kemudahan, dari fasilitas sosial seperti sekolah hingga pekerjaan. Seorang warga Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Rosmini (45), mengatakan kepada Antara bahwa ia menyekolahkan dua anaknya di Sarawak, Malaysia Timur.

Banyak kemudahan jika sekolah di Malaysia. Selain murah, bahkan bisa gratis, murid malah memperoleh uang saku 300 ringgit Malaysia per bulan. "Mereka juga tinggal di asrama, makan dan perlengkapan sekolah semua disediakan," kata Rosmini.

Aktifnya pemerintah Malaysia mengajak WNI berpindah warga negara juga menjadi penyebab. Organisasi Pemuda Perbatasan mencatat sebanyak 85 persen warga di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah menjadi warga negara Malaysia. Salah satunya karena pemerintah Malaysia memang sangat aktif menawarkan berbagai kemudahan. Ketua Organisasi Pemuda Perbatasan Kabupaten Nunukan Lumbis di Nunukan mengatakan pemerintah Negeri Sabah, Malaysia, rajin mengajak masyarakat untuk mendapatkan identitas kependudukan Malaysia secara gratis.

Sejumlah persyaratan mesti dipenuhi warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia dengan naturalisasi. Persyaratannya antara lain: berusia di atas 21 tahun, telah tinggal di Malaysia lebih dari 10 tahun dengan batas waktu 12 tahun sebelum tanggal permohonan, serta memiliki keterampilan berbahasa Melayu yang memadai.

Para pemohon juga mesti menyerahkan beberapa dokumen kepada National Registration Office (Kantor Pendaftaran Nasional), seperti formulir aplikasi C, kartu identitas, akta kelahiran, izin masuk, kartu identitas dua orang Malaysia sebagai perekomendasi, serta dokumen lain dari pasangan atau anak-anak (jika ada).

Namun, situs justlanded.com menyarankan agar tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Banyak para pemohon menunggu beberapa tahun namun hasilnya nihil. Situs tersebut juga menyebutkan banyak persyaratan sangat samar dan subjektif, seperti pengetahuan bahasa Melayu. Hal ini disinyalir kerap menjadi penyebab ditolaknya aplikasi.

Deretan laporan tentang perpindahan WNI menjadi warga negara Malaysia, atau memiliki kewargenageraan ganda, tidak bisa didekati semata dengan isu nasionalisme yang mengobarkan emosi. Perang di media sosial antara Malaysia dan Indonesia memang mencerminkan relasi yang dinamis antara kedua negara, namun dalam kehidupan di perbatasan perdebatannya dipicu oleh hal-hal yang sangat riil dan sehari-hari. 

Sumber : tirto.id

Brimob: Pasukan Siap Tempur Pertama Indonesia

Anggota Brimob memperagakan beladiri saat peringatan HUT ke-71 Korps Brimob Polri di markas Brimob Baciro Yogyakarta, Senin (14/11). Acara yang diikuti oleh ribuan anggota Brimob itu menjadi tradisi yang dapat menanamkan jiwa korsa dan jiwa persatuan yang kuat. Foto oleh ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

NAMARAHET.COM, JAKARTA | Polisi Indonesia biasa memperingati 1 Juli sebagai hari kelahiran mereka. Di tanggal itu, pada 1946, ada Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. tentang Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Saat itu, Sjahrir-lah yang menempati posisi kepala pemerintahan.

Pesona 1074 Idang Talam di Banda Aceh Pecahkan Rekor MURI

Peserta membawa idang talam memecahkan rekor MURI di Banda Aceh. Foto oleh merdeka.com

NAMARAHET.COM, BANDA ACEH | 1.074 idang talam dibawakan para pria di Kota Banda Aceh menjadi pesona dalam rangka memeriahkan Aceh International Halal Food Festival 2017, telah memecahkan rekor MURI.

Idang talam adalah hidangan makanan yang dimasukkan dalam talam, lalu dibungkus dengan kain kuning. Idam talam ini sudah menjadi tradisi di Aceh yang dibawa pria. Baik kenduri maulid, pesta perkawinan, nuzulul Alquran dalam bulan puasa dan sejumlah kegiatan pesta rakyat lainnya.

Ribuan idang talam itu diletakkan secara berbaris di depan Balai Kota Banda Aceh sebelum petugas dari MURI memberikan penilaian. Idang talam yang merupakan sumbangan swadaya dari 90 gampong di Kota Banda Aceh, dibawa secara berbaris.

Setelah MURI memberikan sertifikat, warga yang berkunjung pada acara tersebut, langsung menyerbu makanan yang disediakan secara gratis. Meskipun matahari panas, tetap bersemangat menghabiskan semua hidangan itu.

Referentatif MURI, Feisal Nahdirrahman mengaku, MURI memberikan penghargaan atas budaya dan kebiasaan yang berlaku di Aceh. Karena ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain, maka MURI memberikan rekor dunia 1.074 idang talam yang dibawakan oleh laki-laki di Aceh.

"Ini kita berikan rekor dunia, setelah kami telusuri, ternyata tidak ada di tempat lain dan tidak bisa dilakuan di tempat lain, karena ini adat dan budaya dari Aceh sendiri," kata Feisal Nahdirrahman di Banda Aceh, Minggu (20/8).

Mukim Putroe Phang, Kecamatan Baiturrahman, Amirullah mengatakan, kegiatan ini untuk membangkitkan kembali kebiasan atau tradisi rakyat Aceh sebelumnya. Karena selama ini sudah mulai terkikis dengan nasi bungkus, hingga nyaris hilang tradisi seperti ini.

"Ini untuk menghidupkan kembali adat istiadat yang berlaku di Aceh, dalam talam ini ada lauk pauk untuk makanan. Kalau kita kebiasaan nasi bungkus, hilang kebiasaan adat Aceh, kita hidupkan kembali kebiasaan yang lama," jelas Amirullah.

Katanya, idang talam memecahkan rekor dunia ini merupakan swadaya dari masyarakat di Kota Banda Aceh. Ada sembilan kecamatan, 90 gampong di Banda Aceh, setiap gampong membawa 10 hidangan. "Ini murni pertisipasi dari masyarakat, sumbangan dari setiap gampong," jelasnya.

Rekor dunia yang diberikan MURI diterima langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, didampingi Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan sejumlah Forkompinda lainnya.

"Di Aceh banyak kuliner yang istimewa, tinggal bagaimana kita menyajikannya dengan baik," jelas Nova Iriansyah.

Kataya, dalam satu bulan ini, sudah dua rekor MURI diperoleh Aceh. Pertama penari saman terbanyak di Gayo Lues, kemudian memcecahkan rekor dunia 1.074 idang talam terbanyak yang dibawakan oleh laki-laki di Banda Aceh.

"Terima kasih untuk seluruh rakyat Aceh, juga kepada warga kota Banda Aceh atas partisipasi memecahkan rekor MURI ini," jelasnya.

Aminullah Usman berencana akan menjadikan kegitan ini sebagai agenda tahunan. Pertama sekali saat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh meminta siapkan 1.000 idang talam, pertama ia berpikir ini mustahil dilakukan.

"Ternyata setelah kita bekerja sama, dibantu oleh Asisten I Pemerintah Kota Banda Aceh, ternyata kita berhasil hari ini," kata Aminullah Usman.

Menurutnya, khususnya Banda Aceh memiliki banyak ekonomi kreatif yang harus dikembangkan. Terutama sektor ekonomi bidang pariwisata yang memiliki banyak potensi di Aceh. 

Sumber : merdeka.com

Jasa Marga Targetkan 5 Jalan Tol Baru Beroperasi Akhir 2017

Pekerja melakukan pengaspalan di jalur pantura Brebes, Jawa Tengah, 30 Mei 2015. Perbaikan jalan di jalur Pantura dilakukan untuk memberi rasa aman dan kenyamanan pengguna jalan saat arus mudik mendatang. Foto oleh ANTARA/Oky Lukmansyah

NAMARAHET.COM, JAKARTA | PT Jasa Marga (Persero) Tbk menargetkan lima jalan tol baru bisa beroperasi pada akhir 2017.

Kelima ruas tol tersebut adalah Surabaya-Mojokerto seksi Sepanjang-Krian 15,5 kilometer; Medan-Kualanamu-Tebingtinggi 41,69 kilometer; Solo-Ngawi 90,25 kilometer; Ngawi-Kertosono 25 kilometer dan Gempol-Pasuruan seksi Rembang-Pasuruan 6,6 kilometer.

Berdasarkan data Jasa Marga per Jumat, 18 Agustus 2017, progres konstruksi untuk kelima ruas tol tersebut adalah sebesar 90,54 persen untuk Surabaya-Mojokerto; 81,54 persen untuk Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi; 73,97 persen untuk Ngawi-Kertosono dan 20,85 persen untuk Gempol-Pasuruan. Sementara untuk ruas tol Solo-Ngawi sudah pernah dibuka untuk arus mudik 2017 pada 19-26 Juni dan arus balik pada 27 Juni hingga 2 Juli.

Hingga semester I tahun 2017, Jasa Marga telah mengoperasikan 15 jalan tol sepanjang total 600 kilometer, dan saat ini tengah melakukan pembangunan 16 jalan tol baru hingga 2019. Dari 16 jalan tol tersebut, sebanyak lima jalan tol telah beroperasi sebagian dan 11 lainnya masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Jasa Marga juga baru mengoperasikan jalan tol Gempol-Pasuruan segmen Gempol-Bangil 6,8 kilometer pada 3 Agustus lalu. Segmen ini melengkapi segmen Bangil-Rembang 7,10 kilometer yang telah beroperasi sejak April 2017. Dengan demikian, jalan tol Gempol-Pasuruan seksi Gempol-Rembang telah beroperasi seluruhnya.

Perseroan ini juga berencana segera mengoperasikan ljalan tol Semarang-Solo seksi Bawen-Salatiga sepanjang 17,5 kilometer pada triwulan ketiga tahun ini. Konstruksi ruas tol ini telah rampung 100 persen dan sempat dinikmati oleh masyarakat luas melalui acara jalan santai dan sepeda santai.

Sumber : tempo.co

Kebakaran di Hotel Mekah, 600 Jemaah Haji Dievakuasi

Suasana di Masjidil Haram Mekkah sebelum sampai jamaah haji. Foto oleh detik.com

NAMARAHET.COM, RIYADH | Sebuah hotel yang ditempati para jemaah haji di Mekah, Arab Saudi, dilanda kebakaran. Sedikitnya 600 jemaah haji asal Turki dan Yaman yang menginap di hotel itu terpaksa dievakuasi.

Dituturkan juru bicara Departemen Pertahanan Sipil Saudi, Nayef al-Sharif, seperti dilansir AFP, Senin (21/8/2017), kebakaran ini terjadi di lantai 8 sebuah hotel di distrik Azaziyah, Mekah pada Senin (21/8) waktu setempat. Tidak disebut nama hotel yang dimaksud.

Al-Sharif menyebut, kebakaran itu dipicu oleh salah satu unit pendingin ruangan yang mengalami kerusakan. 

Tidak diketahui pasti berapa lama api kebakaran di hotel ini berkobar. Namun ditegaskan Al-Sharif, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.

Sebanyak 600 orang tamu hotel tersebut kebanyakan merupakan jemaah haji dari Turki dan Yaman. Semuanya telah dievakuasi ke tempat aman, saat kebakaran terjadi. Para jemaah, sebut Al-Sharif, kini telah kembali lagi ke hotel.

Musim haji memang menarik jutaan jemaah dari seluruh dunia untuk datang ke Saudi, khususnya Mekah yang menjadi salah satu tempat suci umat Islam.

Ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima, akan dimulai pada minggu pertama bulan September mendatang.

Sumber : detik.com